Print this Article

By: Baiq Wardhani & I Gde Wahyu Wicaksana

Krisis politik yang melanda Thailand sejak 9 bulan lalu kini telah berakhir. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin akhirnya memimpin aksi kudeta militer tak berdarah dengan menduduki Kantor PM Thailand yang dijabat oleh Thaksin Sinawatra yang pada saat kudeta berlangsung sang PM sedang berada di New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Inilah saat-saat yang paling dinantikan oleh para militer. Ternyata sejarah kudeta militer negeri Gajah Putih berlangsung lagi setelah absen selama 15 tahun.

Konflik Politik

Sejarah politik Thailand selalu dipenuhi oleh kudeta milter. Dalam kurun waktu 74 tahun telah terjadi sebanyak 23 kali militer mengambil alih kekuasaan. Ini menandakan betapa rapuhnya pemerintahan sipil militer Tahiland karena selalu dibayang-bayangi oleh militer yang selalu siap ambil alih kekuasaan di saat-saat genting.

Militer melakukan beberapa langkah penting untuk menandai berakhirnya kekuasaan Thaksin, yaitu mencabut darurat sipil dan memberlakukan darurat militer, membatalkan konstitusi 1997, membubarkan kabinet, parlemen dan Mahkamah Agung. Setidaknya ada tiga penyebab kudeta militer kali ini.

Pertama, militer menganggap Thaksin gagal melakukan perbaikan kondisi dalam negeri. Thaksin dituduh sebagai pemecah belah bangsa dan tidak mampu memberantas korupsi, bahkan Thaksin sendiri pun terlibat korupsi. Ternyata Thaksin tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjalankan program anti-korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahnnya. Dia terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, penggelapan pajak, dan membeli suara saat pemilu. Thaksin sendiri bahkan pernah diajukan ke pengadilan gara-gara masalah cronyism dan korupsi. Bahkan akhir-akhir ini diketahui bahwa penjualan saham The Shin Corp milik keluarga Thaksin pun dibebaskan dari pajak penjualan sehingga mendatangkan keuntungan 1,9 milyar dollar bagi keluarganya.

Kedua, kembalinya Thaksin ke tampuk pemerintahan setelah sempat mundur beberapa hari, bukan dianggap oleh kalangan militer sebagai langkah tepat mengatasi berbagai kemelut yang sedang melanda Thailand. Militer tidak bisa membiarkan kondisi centang perenang di Thailand menjadi berkepanjangan. Berbagai konflik internal dan kontroversi yang terjadi pada masa kepemimpinan Thaksin, maka krisis politik Thailand yang tadinya diharapkan bisa diatasi oleh Thaksin tidak menampakkan hasil. Dikhawatirkan jika kondisi ini tidak segera diatasi akan menimbulkan krisis yang lebih parah dan berkepanjangan.

Ketiga, sifat pretorian militer Thailand menjadikan kelompok ini selalu siap siaga melakukan kudeta. Kudeta terakhir terjadi pada 1991 ketika terjadi vacuum of power setelah PM Chapichai Chonopan mengundurkan diri dan tidak terpilih penggantinya. Memang benar bahwa beberapa saat lalu militer berjanji menghentikan kegiatannya di bidang politik menyusul tuntutan demokratisasi. Namun ternyata janji tersebut sulit ditepati. Reformasi militer ternyata berjalan lamban, sementara kondisi kacau dalam negeri tidak kunjung bisa diatasi. Thaksin pun dianggap sebagai “pengkhianat bangsa” oleh militer karena program liberalisasi beberapa sektor seperti pembangunan bendungan Pu Nam Dam yang dibimbing AS dan penjualan beberapa saham kepada pihak asing.

Dengan partai barunya yang bernama Thai Rak Thai (berarti: Thai Cinta Thai) dibentuknya dengan beberapa tokoh, Thaksin terkenal dengan ambisinya untuk menciptakan Thailand baru dengan menciptakan slogan ‘Think new, act new, for every Thai’. Thaksin juga memperkenalkan kebijakan ekonomi baru yang terkenal dengan ‘Thaksonomics’ yang berpijak pada argument ‘a company is a country: a country is a company’. Layaknya seorang pemimpin perusahaan, Thaksin juga memproyeksikan dirinya sebagai Perdana Menteri CEO (Chief Economic Executive). (Phongpaicit dan Baker 2004) Karenanya banyak kalangan beranggapan bahwa sedang terjadi ‘Thaksinisasion of Thailand’ pada masa jabatannya. Thaksinisasi Thailand membawa pola baru dalam hubungan masyarakat-negara, yang pola ini tidak sesuai dengan kehendak militer.

Kegagalan Demokratisasi?

Salah satu indikator berlangsungnya proses demokratisasi adalah kembalinya militer ke barak dan meninggalkan peran politiknya. Supremasi sipil atas militer adalah formula yang didengung-dengungkan bagi terciptanya iklim demokratisasi. Proses demokratisasi saat ini sedang berlangsung di Asia Tenggara. Rejim-rejim otoriter seperti junta militer di Myanmar/Burma berusaha disingkirkan.

Menariknya, fenomena yang terjadi di Thailand justru kontra produktif dengan cita-cita tersebut. Proses dmokratisasi mengalami kemunduran dengan pengambilalihan kekuasaaan secara paksa oleh militer. Kembalinya pemerintahan militer di Thailand tentu menimbulkan masalah tersendiri, terutama jika dihadapkan pada hubungan antar sesama negara anggota ASEAN. Dapat dipastikan para pemimpin ASEAN menanggapi perkembangan ini dengan penuh keprihatinan. Peristiwa ini membenarkan asumsi rawannya kehidupan demokrasi di Asia Tenggara.

Sekalipun demikian proses demokratisasi yang bertumpu pada supremasi sipil tetaplah rawan. Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina, pernah mengalami masa-masa keterlibatan militer secara intensif dalam politik. Militer terjun ke politik ketika politisi sipil dinilai gagal mengelola perekonomian, tertib hukum, tatanan sosial, dan separatisme.

Supremasi sipil menghadapi tantangan yang besar bila militer di Asia Tenggara selalu berorientasi ke dalam negeri dan kurang mendapat peranan eksternal yang sebenarnya merupakan domain mereka. Ketiadaan “musuh” dari luar mendorong militer untuk bermain di dalam negeri. Diperlukan transformasi doktrin pertahanan agar bisa mengakomodasi kebutuhan terkini bagi peran militer agar demokratisasi terselamatkan.