Print this Article

By: Baiq Wardhani

Sekalipun sudah diduga sebelumnya, munculnya kembali militer dalam politik adalah kejadian yang mengejutkan. Hal ini didasarkan pada pernyataan militer Thailand sendiri yang bersedia untuk menjadi profesional dan tidak mencampuri urusan para politisi. Namun kejadian terakhir menunjukkan bahwa militer Thailand tidak dapat memenhuhi janjinya. Terdapat sedikitnya tiga alasan mengapa kudeta militer terjadi kali ini.

Alasan pertama adalah adanya restu raja. Kudeta itu dipimpin oleh Jendral Sonthi Boonyaratglin, Panglima AD dan muslim pertama yang menduduki jabatan tertinggi dalam jajaran militer. Pendudukan kantor Perdana Menteri oleh pasukan Jendral Boonyaratglin merupakan simbol restu Raja Bhumibol Adulyadej atas tindakan militer. Hal ini sekaligus mengungkapkan ketidaksukaan Raja pada PM Thaksin Shinawatra. Selama ini Raja Thai merupakan simbol penghormatan rakyat Thai sekaligus sosok yang sangat kharismatik. Keputusan apapun yang diambil oleh para politisi dan militer tidak akan berjalan jika raja tidak merestui. Demikian pula kudeta ke 24 ini tidak mungkin terjadi jika Raja tidak menghendaki.

Faktor lain adalah keinginan militer untuk memulihkan stabilitas dan mengakhiri krisis politik yang sudah berjalan kurang lebih 9-10 bulan terakhir. Konflik politik tersebut dipicu oleh berbagai tindakan dan keputusan PM Thaksin yang kontroversial dan secara laten dapat menimbulkan krisis politik yang berkepanjangan. Tampilnya kembali Thaksin menjadi perdana menteri setelah meletakkan jabatan beberapa hari sebelumnya merupakan blunder yang memperuncing pertikaian politik. Kembalinya Thaksin itu dikecam berbagai pihak terutama kubu oposisi dan militer karena sikap Thaksin yang dinilai tidak nasionalis dan arogan.

Thaksin pun dianggap tidak nasionalis karena tindakannya menjual beberapa aset nasional penting kepada pihak asing, seperti perusahaan telekomunikasi miliknya sendiri, The Shin Corp kepada Singapura. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi partai yang didirikannya, Thai Rak Thai, yang berarti ‘Thai Cinta Thai’. Apalagi kemudian diketahui bahwa Thaksin ternyata bukan orang ‘bersih’ karena terlibat skandal korupsi dan money politics dalam upayanya memenangkan kursi perdana menteri.

Terakhir, pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer itu adalah demi menyelamatkan negara dari perpecahan. Penunjukan Jendral Boonyaratglin oleh Thaksin adalah dalam upaya meredakan ketegangan yang terjadi di Thailand Selatan. Wilayah yang didominasi oleh kaum Muslim ini sudah lama ingin memerdekakan diri dari Thailand. Langkah kontroversial yang dikeluarkan Thaksin adalah keputusannya terhadap para separatis di Pattani, Yala dan Narathiwat, propinsi di bagian selatan Thailand. Dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, Raja Thailand menghimbau pemerintah untuk melakukan pendekatan kesejahteraan pada mereka. Namun sebaliknya Thaksin justru memberlakukan darurat militer sejak 5 Januari 2004. Jendral Boonyaratglin pun berselisih paham dengan Thaksin karena pemimpin militer ini lebih memilih pendekatan politik daripada kekerasan. Akibatnya, konflik pemerintah dengan militer pun tak terhindarkan. Jika militer tidak segera mengambil langkah tegas, bukan tidak mungkin terjadi disintegrasi di Thailand.

Reaksi Internasional

Sekalipun terdapat upaya reformasi di tubuh militer untuk menjadi lebih profesional, godaan untuk kembali melakukan intervensi politik selalu terbuka. Kondisi sosial-politik ekonomi yang rawan di beberapa negara Asia Tenggara dapat sewaktu-waktu mendorong militer untuk bertindak. Ketidakmampuan politisi sipil menguasai kondisi kacau di dalam negeri merupakan ladang subur bagi tumbuhnya otoritarianisme yang akan mengikis langkah-langkah demokratisasi. Kudeta militer di Thailand merupakan pelajaran sangat berharga bagi setiap pemimpin sipil negara yang dihadapkan pada berbagai masalah pelik.

Bagaimanakah reaksi internasional atas kejadian ini? Sudah dapat diduga bahwa dunia memberi rekasi negatif. Reaksi keras datang dari Sekjen PBB, Kofi Anan, yang pada saat kudeta berlangsung, PM Thaksin sedang berada di New York guna menghadiri Sidang Umum PBB.

Pada umumnya reaksi dunia menyayangkan meredupnya semangat demokratisasi di Thailand. Kudeta militer adalah tindakan inkonstitusional yang menodai perjuangan global penegakan nilai-nilai demokratisasi. Kudeta militer ini dikhawatirkan dapat menyebarkan virus di kalangan beberapa negara di Asia Tenggara.

Dalam kaitannya dengan ASEAN, organisasi regional ini dengan susah payah berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan elemen penting bagi terwujudnya misi ASEAN sebagai salah satu anggota komunitas internasional. Pemerintah sipil di beberapa negara ASEAN tidak ingin melihat langkah undur perkembangan demokratisasi. Beberapa negara di kawasan ini sangat rentan terhadap gejala kudeta militer, seperti Indonesia dan Filipina.

Adalah tantangan bagi pemerintah militer Thailand untuk merespon reaksi internasional yang menuntut pengembalian kekuasaan kembali ke tangan sipil. Jika tidak, perkembangan di Thailand dikhawatirkan membawa dampak negatif bagi hubungan politik dan kerjasama serta stabilitas ASEAN.