Print this Article

By: Baiq Wardhani

Pendahuluan

Sejarah politik Thailand selalu dipenuhi oleh kudeta milter. Dalam kurun waktu 74 tahun telah terjadi sebanyak 23 kali militer mengambil alih kekuasaan. Ini menandakan betapa rapuhnya pemerintahan sipil militer Thailand karena selalu dibayang-bayangi oleh militer yang selalu siap ambil alih kekuasaan di saat-saat genting.

Sekalipun sudah diduga sebelumnya, munculnya kembali militer dalam politik adalah kejadian yang mengejutkan. Hal ini didasarkan pada pernyataan militer Thailand sendiri yang bersedia untuk menjadi profesional dan tidak mencampuri urusan para politisi. Namun kejadian terakhir menunjukkan bahwa militer Thailand tidak dapat memenuhi janjinya.

Krisis politik yang melanda Thailand sejak awal 2006 kini telah berakhir pada tanggal 29 September 2006. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin akhirnya memimpin aksi kudeta militer tak berdarah dengan menduduki Kantor PM Thailand yang dijabat oleh Thaksin Sinawatra yang pada saat kudeta berlangsung sang PM sedang berada di New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Inilah saat-saat yang paling dinantikan oleh para militer. Ternyata sejarah kudeta militer negeri Gajah Putih berlangsung lagi setelah absen dalam perpolitikan Thailand sejak 1991.

Militer melakukan beberapa langkah penting untuk menandai berakhirnya kekuasaan Thaksin, yaitu mencabut darurat sipil dan memberlakukan darurat militer, membatalkan konstitusi 1997, membubarkan kabinet, parlemen dan Mahkamah Agung.

Tulisan ini mecermati penyebab kudeta tersebut serta dampaknya bagi proses demokratisasi Asia Tenggara.

Penyebab Kudeta

Alasan pertama adalah adanya restu raja. Kudeta itu dipimpin oleh Jendral Sonthi Boonyaratglin, Panglima AD dan muslim pertama yang menduduki jabatan tertinggi dalam jajaran militer. Pendudukan kantor Perdana Menteri oleh pasukan Jendral Boonyaratglin merupakan simbol restu Raja Bhumibol Adulyadej atas tindakan militer. Hal ini sekaligus mengungkapkan ketidaksukaan Raja pada PM Thaksin Shinawatra. Selama ini Raja Thai merupakan simbol penghormatan rakyat Thai sekaligus sosok yang sangat kharismatik. Keputusan apapun yang diambil oleh para politisi dan militer tidak akan berjalan jika raja tidak merestui. Demikian pula kudeta ke 24 ini tidak mungkin terjadi jika Raja tidak menghendaki.

Kedua, adalah keinginan militer untuk memulihkan stabilitas dan mengakhiri krisis politik yang sudah berjalan kurang lebih 9-10 bulan terakhir sejak awal 2006. Konflik politik tersebut dipicu oleh berbagai tindakan dan keputusan PM Thaksin yang kontroversial dan secara laten dapat menimbulkan krisis politik yang berkepanjangan. Tampilnya kembali Thaksin menjadi perdana menteri setelah meletakkan jabatan beberapa hari sebelumnya merupakan blunder yang memperuncing pertikaian politik. Kembalinya Thaksin itu dikecam berbagai pihak terutama kubu oposisi dan militer karena sikap Thaksin yang dinilai tidak nasionalis dan arogan. Sejarah politik Thailand selalu dipenuhi oleh kudeta milter. Dalam kurun waktu 74 tahun telah terjadi sebanyak 23 kali militer mengambil alih kekuasaan. Ini menandakan betapa rapuhnya pemerintahan sipil militer Tahiland karena selalu dibayang-bayangi oleh militer yang selalu siap ambil alih kekuasaan di saat-saat genting.

Thaksin pun dianggap tidak nasionalis karena tindakannya menjual beberapa aset nasional penting kepada pihak asing, seperti perusahaan telekomunikasi miliknya sendiri, The Shin Corp kepada Singapura. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi partai yang didirikannya, Thai Rak Thai, yang berarti ‘Thai Cinta Thai’. Apalagi kemudian diketahui bahwa Thaksin ternyata bukan orang ‘bersih’ karena terlibat skandal korupsi dan money politics dalam upayanya memenangkan kursi perdana menteri.

Ketiga, pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer itu adalah demi menyelamatkan negara dari perpecahan. Penunjukan Jendral Boonyaratglin oleh Thaksin adalah dalam upaya meredakan ketegangan yang terjadi di Thailand Selatan. Wilayah yang didominasi oleh kaum Muslim ini sudah lama ingin memerdekakan diri dari Thailand. Langkah kontroversial yang dikeluarkan Thaksin adalah keputusannya terhadap para separatis di Pattani, Yala dan Narathiwat, propinsi di bagian selatan Thailand. Dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, Raja Thailand menghimbau pemerintah untuk melakukan pendekatan kesejahteraan pada mereka. Namun sebaliknya Thaksin justru memberlakukan darurat militer sejak 5 Januari 2004. Jendral Boonyaratglin pun berselisih paham dengan Thaksin karena pemimpin militer ini lebih memilih pendekatan politik daripada kekerasan. Akibatnya, konflik pemerintah dengan militer pun tak terhindarkan. Jika militer tidak segera mengambil langkah tegas, bukan tidak mungkin terjadi disintegrasi di Thailand.

Keempat, militer menganggap Thaksin gagal melakukan perbaikan kondisi dalam negeri. Thaksin dituduh sebagai pemecah belah bangsa dan tidak mampu memberantas korupsi, bahkan Thaksin sendiri pun terlibat korupsi. Ternyata Thaksin tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjalankan program anti-korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahnnya. Dia terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, penggelapan pajak, dan membeli suara saat pemilu. Thaksin sendiri bahkan pernah diajukan ke pengadilan gara-gara masalah cronyism dan korupsi. Bahkan akhir-akhir ini diketahui bahwa penjualan saham The Shin Corp milik keluarga Thaksin pun dibebaskan dari pajak penjualan sehingga mendatangkan keuntungan 1,9 milyar dollar bagi keluarganya.

Terakhir, sifat pretorian militer Thailand menjadikan kelompok ini selalu siap siaga melakukan kudeta. Kudeta terakhir terjadi pada 1991 ketika terjadi vacuum of power setelah PM Chapichai Chonopan mengundurkan diri dan tidak terpilih penggantinya. Memang benar bahwa beberapa saat lalu militer berjanji menghentikan kegiatannya di bidang politik menyusul tuntutan demokratisasi. Namun ternyata janji tersebut sulit ditepati. Reformasi militer ternyata berjalan lamban, sementara kondisi kacau dalam negeri tidak kunjung bisa diatasi. Thaksin pun dianggap sebagai “pengkhianat bangsa” oleh militer karena program liberalisasi beberapa sektor seperti pembangunan bendungan Pu Nam Dam yang dibimbing AS dan penjualan beberapa saham kepada pihak asing.

Dengan partai barunya yang bernama Thai Rak Thai (berarti: Thai Cinta Thai) dibentuknya dengan beberapa tokoh, Thaksin terkenal dengan ambisinya untuk menciptakan Thailand baru dengan menciptakan slogan ‘Think new, act new, for every Thai’. Thaksin juga memperkenalkan kebijakan ekonomi baru yang terkenal dengan ‘Thaksonomics’ yang berpijak pada argument ‘a company is a country: a country is a company’. Layaknya seorang pemimpin perusahaan, Thaksin juga memproyeksikan dirinya sebagai Perdana Menteri CEO (Chief Economic Executive). (Phongpaicit dan Baker 2004) Karenanya banyak kalangan beranggapan bahwa sedang terjadi ‘Thaksinisasion of Thailand’ pada masa jabatannya. Thaksinisasi Thailand membawa pola baru dalam hubungan masyarakat-negara, yang pola ini tidak sesuai dengan kehendak militer.

Mundurnya Demokratisasi?

Salah satu indikator berlangsungnya proses demokratisasi adalah kembalinya militer ke barak dan meninggalkan peran politiknya. Supremasi sipil atas militer adalah formula yang didengung-dengungkan bagi terciptanya iklim demokratisasi. Proses demokratisasi saat ini sedang berlangsung di Asia Tenggara. Rejim-rejim otoriter seperti junta militer di Myanmar/Burma berusaha disingkirkan.

Menariknya, fenomena yang terjadi di Thailand justru kontra produktif dengan cita-cita tersebut. Proses dmokratisasi mengalami kemunduran dengan pengambilalihan kekuasaaan secara paksa oleh militer. Kembalinya pemerintahan militer di Thailand tentu menimbulkan masalah tersendiri, terutama jika dihadapkan pada hubungan antar sesama negara anggota ASEAN. Dapat dipastikan para pemimpin ASEAN menanggapi perkembangan ini dengan penuh keprihatinan. Peristiwa ini membenarkan asumsi rawannya kehidupan demokrasi di Asia Tenggara.

Sekalipun demikian proses demokratisasi yang bertumpu pada supremasi sipil tetaplah rawan. Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina, pernah mengalami masa-masa keterlibatan militer secara intensif dalam politik. Militer terjun ke politik ketika politisi sipil dinilai gagal mengelola perekonomian, tertib hukum, tatanan sosial, dan separatisme.

Supremasi sipil menghadapi tantangan yang besar bila militer di Asia Tenggara selalu berorientasi ke dalam negeri dan kurang mendapat peranan eksternal yang sebenarnya merupakan domain mereka. Ketiadaan “musuh” dari luar mendorong militer untuk bermain di dalam negeri. Diperlukan transformasi doktrin pertahanan agar bisa mengakomodasi kebutuhan terkini bagi peran militer agar demokratisasi terselamatkan.

Sekalipun terdapat upaya reformasi di tubuh militer untuk menjadi lebih profesional, godaan untuk kembali melakukan intervensi politik selalu terbuka. Kondisi sosial-politik ekonomi yang rawan di beberapa negara Asia Tenggara dapat sewaktu-waktu mendorong militer untuk bertindak. Ketidakmampuan politisi sipil menguasai kondisi kacau di dalam negeri merupakan ladang subur bagi tumbuhnya otoritarianisme yang akan mengikis langkah-langkah demokratisasi. Kudeta militer di Thailand merupakan pelajaran sangat berharga bagi setiap pemimpin sipil negara yang dihadapkan pada berbagai masalah pelik.

Bagaimanakah reaksi internasional atas kejadian ini? Sudah dapat diduga bahwa dunia memberi reaksi negatif. Reaksi keras datang dari Sekjen PBB, Kofi Anan, yang pada saat kudeta berlangsung, PM Thaksin sedang berada di New York guna menghadiri Sidang Umum PBB.

Pada umumnya reaksi dunia menyayangkan meredupnya semangat demokratisasi di Thailand. Kudeta militer adalah tindakan inkonstitusional yang menodai perjuangan global penegakan nilai-nilai demokratisasi. Kudeta militer ini dikhawatirkan dapat menyebarkan virus di kalangan beberapa negara di Asia Tenggara.

Dalam kaitannya dengan ASEAN, organisasi regional ini dengan susah payah berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan elemen penting bagi terwujudnya misi ASEAN sebagai salah satu anggota komunitas internasional. Pemerintah sipil di beberapa negara ASEAN tidak ingin melihat langkah undur perkembangan demokratisasi. Beberapa negara di kawasan ini sangat rentan terhadap gejala kudeta militer, seperti Indonesia dan Filipina.

Adalah tantangan bagi pemerintah militer Thailand untuk merespon reaksi internasional yang menuntut pengembalian kekuasaan kembali ke tangan sipil. Jika tidak, perkembangan di Thailand dikhawatirkan membawa dampak negatif bagi hubungan politik dan kerjasama serta stabilitas ASEAN