Print this Article

By: Baiq Wardhani

Orang tentu belum lupa akan berpisahnya Timor Timur (Timtim) dari RI. Orang tentu tidak lupa pula bahwa Australia memainkan peranan sentral dalam proses ‘perceraian’ politik itu. Australia dipandang sebagai ‘pengkhianat’ yang tidak perlu lagi disapa. Sangat menyakitkan, demikian yang dirasakan oleh sebagian besar orang Indonesia, terlepas dari bagaimana status Timtim dalam hukum internasional. Timtim sudah dianggap sebagai keluarga besar RI yang tidak diinginkan keberpisahannya dari republik ini. Akibat campur tangan Australia, perceraian Timtim dari NKRI adalah trauma politik terbesar dalam sejarah bangsa ini, sekalipun rekor campur tangan itu bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh negeri kangguru.

Dari perspektif nasionalis, akibat trauma itu, wajar jika kita melayangkan protes kepada Australia atas perlakuan manisnya kepada warga Papua pencari suaka politik tersebut. Tindakan itu mencesmakan karena bisa merupakan langkah awal dari suatu tindakan politik yang lebih besar lagi. Bukankah saat Timtim menjadi bagian RI, Australia tidak segan-segannya menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan RI? Terhadap Papua pun hal tersebut juga sealu ditegaskan. Namun sebagain besar kita mengalami krisis kepercayaan terhadap negara itu. Bukan tidak mungkin Australia mengubah posisinya dalam kasus Papua. Ini yang tidak kita inginkan. Karenanya pemberian ijin tinggal sementara bagi 42 warga Papua tanpa alasan yang jelas dilihat sebagai lampu kuning perubahan sikap diplomatik Australia pada dukungannya atas integritas wilayah RI. Kita menghendaki jangan lagi ada perpisahan didalam NKRI akibat pengkhinatan negara lain.

Tindakan Australia tersebut secara keseluruhan mempengaruhi berbagai dimensi hubungan diplomatik antara dua negara. Semangat kerjasama pun bisa turut melemah. Bahkan bisa saja Indonesia, jika mau, membalas kekecewaan itu dengan tindakan imigrasi serupa seperti membiarkan saja/tidak mencegah para pendatang gelap asal negara-negara lain yang biasanya transit di wilayah kedaulatan RI yang hendak melanjutkan perjalanan ke Australia untuk menetap di negara tersebut. Ingat kasus kapal Tampa beberapa waktu lalu, Indonesia justru dipersalahkan Australia dengan menuduh Indonesia tidak memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah kedatangan mereka ke Australia.

Dimensi internasional

Mengapa Australia kini begitu mudah berubah haluan? Akibat berbagai macam krisis dan kesulitan di dalam negeri, demikian rapuhnyakah kita sehingga pihak luar cenderung mengabaikan kita? Indonesia kini memang bukanlah Indonesia di masa lampau yang memiliki gigi untuk memperlihatkan kewibawany pada dunia internasional. Indonesia kini adalah Indonesia yang sakit, rapuh dan hampir sekarat. Kita tercabik-cabik oleh berbagai macam penyakit sosial kronis. Jadi masih layakkah kita diperhitungkan oleh dunia luar? Mungkin pandangan tersebut terlalu ektrim. Namun sikap Australia yang demikian setidaknya berdasar pada alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan melemahnya sendi-sendi kebangsaan kita.

Australia tentu memiliki berbagai alasan sendiri atas keputusannya. Entah dengan berbagai alasan subyektif maupun obyektif, keputusan Australia itu mengusik ketenangan kita. Sementara berbagai opini domestik Australia tentang status Papua sangat memungkinkan warganya untuk melihat Papua dari dimensi yang berbeda. Papua berbeda dengan Aceh namun memiliki persamaan dengan Timtim dalam hal status integrasinya. Berbagai kalangan dalam negeri Australia tidak melihat Papua semata-mata sebagai masalah dalam negeri Indonesia. Dimensi internasional kasus Papua jelas lebih kental dari kasus Aceh. Berbagai pihak menyuarakan ‘Papua is the second East Timor’.

Gugatan rakyat Papua akan statusnya dalam NKRI menarik berbagai kalangan luar untuk terus mempermasalahkan propinsi yang sedang dirundung malang tersebut. Perkembangan terakhir yang terjadi di Abepura dan Freeport dengan sangat mudah dimanfaatkan berbagai pihak dalam negeri Australia untuk mempertanyakan status pulau itu. Kejadian-kejadian terakhir di Papua telah mempercepat dan mempermudah pihak Australia untuk campur tangan lebih jauh. Tidak menutup kemungkinan Australia bertindak lebih jauh jika tidak ada perbaikan kondisi di Papua. Selain mengajukan protes diplomatik, kita pun harus melakukan berbagai macam perbaikan di bumi Papua sehingga mempersempit ruang gerak para oportunis luar untuk terus mengungkit kasus Papua. Jika tidak, maka ‘the second East Timor’ pun cepat atau lambat akan menjadi kenyataan.

Lalu bagaimanakah kira-kira kelanjutan hubungan RI dengan Australia? Segelintir orang menanggapi dengan emosional tentang perlunya pemutusan hubungan diplomatik. Ini sangat berlebihan. Sikap emosional itu menunjukkan rentannya kita. Pemutusan hubungan diplomatik hanya membawa kerugian pada dua belah pihak. Selayaknya kita merespon masalah ini dengan kepala dingin untuk menunjukkan bahwa kita bangsa yang tidak mudah terpancing. Semakin emosional kita menganggapinya, semakin mudah kita menjadi bulan-bulanan pihak luar yang sengaja ingin memanfaatkan kondisi lemah bangsa ini.